MAHAKARA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., mewakili Bupati Mahulu Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., di Ruang Rapat Bappelitbangda pada Kamis (20/2/2025). Rakor ini difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Mahulu dan dihadiri oleh para Kepala OPD serta Person in Charge (PIC) yang menangani SPIP di lingkungan Pemkab Mahulu.
Dalam sambutan tertulis Bupati Mahulu yang dibacakan oleh Asisten I, disampaikan bahwa SPIP berperan penting dalam memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan rencana, tujuan, dan regulasi yang berlaku. Evaluasi penyelenggaraan SPIP tahun 2024 menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern ke depan.
“Apa yang sudah baik harus kita pertahankan, dan yang masih kurang perlu kita benahi bersama. Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: PE.09.03/S-543/D3/04/2024, kita harus fokus mempertahankan nilai SPIP serta meningkatkan MRI dan IEPK ke level 3,” ujar Agustinus.
Saat ini, hasil evaluasi menunjukkan SPIP Terintegrasi Mahulu berada di Level 3 dengan skor 3.037. Namun, MRI dan IEPK masih berada di Level 2 dengan skor masing-masing 2.906 dan 2.838. Untuk itu, Pemkab Mahulu berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar kedua indeks tersebut mencapai Level 3.
Langkah Strategis: Dokumentasi dan Rencana Aksi Jelas
Agustinus menekankan pentingnya dukungan seluruh OPD dalam proses penilaian dengan menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat. Selain itu, ia juga meminta agar Rakor ini dimanfaatkan untuk menyusun rencana aksi konkret guna meningkatkan MRI dan IEPK.
“Saya ingin forum ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif, dengan hasil berupa rencana aksi yang jelas dan terukur. Penting juga bagi kita untuk membahas penyusunan risiko fraud serta pembentukan Satgas SPIP Terintegrasi 2025,” tegasnya.
Selain itu, rencana aksi yang disusun harus mampu mengakomodasi seluruh aspek evaluasi seperti SAKIP/eV-RAN, Reformasi Birokrasi (RB), dan SPIP Terintegrasi. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan target peningkatan indeks dapat tercapai, sehingga Pemkab Mahulu semakin siap mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.
Komitmen Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan
Di akhir sambutannya, Asisten I menegaskan bahwa pencapaian target ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menciptakan pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, saya yakin kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” pungkasnya.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan Pemkab Mahulu dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus membangun sistem yang lebih kuat dalam mengelola risiko serta mencegah korupsi di daerah.
