MAHAKARA,ID. SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mematangkan proses pengadaan lahan untuk pembangunan Sentra Pariwisata Batoq Tenevang. Kawasan wisata tersebut diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen itu ditegaskan dalam Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tahap II Sentra Pariwisata Batoq Tenevang Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (23/7).
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setkab Mahulu Kristina Tening mengatakan, keberhasilan pembangunan kawasan wisata sangat bergantung pada kesiapan lahan yang bebas dari persoalan hukum.
“Ketersediaan lahan yang clean and clear menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan kawasan ini. Karena itu, seluruh proses pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” katanya saat membacakan sambutan Bupati.
Menurut Angela, Sentra Pariwisata Batoq Tenevang merupakan salah satu proyek strategis Pemkab Mahulu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah.
Ia mengingatkan seluruh tahapan pengadaan tanah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga meminta proses pendataan lahan dilakukan secara teliti, termasuk memastikan kejelasan status hukum kepemilikan dan penetapan nilai ganti kerugian secara objektif.
Selain aspek administrasi, pendekatan kepada masyarakat terdampak juga menjadi perhatian pemerintah. Angela meminta komunikasi dilakukan secara terbuka dan humanis sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik.
Bupati juga mendorong Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parpora) Mahulu menyiapkan target pengembangan kawasan secara terukur. Menurutnya, Batoq Tenevang tidak hanya dibangun sebagai destinasi wisata, tetapi juga diharapkan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat dan penyumbang PAD di masa mendatang.
“Kami ingin kawasan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta menjadi salah satu sumber pendapatan daerah,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Mahulu Nor Lili Bulan, anggota Komisi II DPRD Mahulu, Tim TP3D Mahulu, organisasi perangkat daerah terkait, serta tim Lembaga Pengembangan Kerja Sama dan Usaha (LPKU) ITN Malang yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
