MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menyuarakan kegelisahan daerah-daerah berkembang di hadapan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim, Senin (3/8), Angela meminta pemerintah pusat memberikan perlakuan fiskal yang lebih adil bagi daerah yang masih berpacu membangun infrastruktur dasar.
Menurutnya, Mahulu kini berada pada fase krusial pembangunan. Jalan, jembatan hingga fasilitas dasar masih menjadi prioritas utama. Namun di saat yang sama, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi ketentuan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain kami juga dituntut memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Kondisi ini menjadi dilema fiskal karena ruang anggaran untuk pembangunan menjadi semakin sempit,” ujar Angela.
Ia mengingatkan, kebijakan yang diterapkan secara seragam belum tentu sesuai dengan kondisi seluruh daerah di Indonesia. Kabupaten yang sudah maju tentu memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah seperti Mahulu yang masih mengejar pemerataan infrastruktur.
Angela juga mengkhawatirkan ancaman sanksi apabila target mandatory spending tidak terpenuhi.
“Kalau tidak ada penyesuaian kebijakan terhadap daerah seperti kami, risiko pemotongan anggaran tahun berikutnya justru akan semakin memperberat beban fiskal,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan afirmatif dibutuhkan agar daerah-daerah yang masih berkembang tidak kehilangan ruang fiskal untuk membangun akses jalan, layanan dasar, dan konektivitas masyarakat.
Rakor yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud itu dihadiri seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur. Forum tersebut membahas kondisi keuangan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga bantuan keuangan provinsi.
Bagi Mahulu, forum itu menjadi kesempatan menyampaikan langsung persoalan fiskal yang selama ini menjadi tantangan dalam mengejar pemerataan pembangunan.
