MAHAKARA.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menargetkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Konstruksi tidak hanya memperkuat kualitas pembangunan, tetapi juga membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen itu disampaikan Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan saat membuka penyusunan Laporan Pendahuluan Kajian Akademis Pembentukan UPTD Laboratorium Konstruksi di Hotel Astara, Balikpapan, Rabu (15/7/2026).
Angela mengatakan laboratorium tersebut dirancang menjadi pusat layanan pengujian material yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, perusahaan jasa konstruksi, konsultan, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum.
Menurut dia, keberadaan laboratorium daerah akan memperluas layanan publik di sektor konstruksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap laboratorium di luar Mahakam Ulu.
Meski demikian, Angela menegaskan pembentukan UPTD harus didasarkan pada kajian yang matang. Pemerintah meminta tim penyusun mengkaji berbagai aspek, mulai dari kebutuhan organisasi, beban kerja, kesiapan operasional, hingga pembiayaan jangka panjang.
Selain itu, kajian juga diminta memetakan kesiapan sumber daya manusia, dukungan peralatan, sistem manajemen mutu, peluang memperoleh akreditasi laboratorium, hingga potensi kontribusinya terhadap PAD.
“Melalui kajian ini, kita berharap dapat melahirkan kebijakan yang tepat sebagai pijakan kuat dalam meningkatkan kualitas jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur di Mahakam Ulu,” ujar Angela.
Ia menambahkan penguatan laboratorium konstruksi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pembangunan yang lebih akuntabel melalui penerapan sistem quality assurance dan quality control pada setiap proyek infrastruktur.
Penyusunan kajian akademis melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mahakam Ulu bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional Malang. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu Didik Subagya beserta jajaran dan sejumlah organisasi perangkat daerah.
