MAHAKARA.ID, JAKARTA – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menghadapi penyesuaian menyusul kebijakan prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Pemerintah Kabupaten Kutim kini mempertimbangkan revitalisasi rumah sakit yang sudah beroperasi sebagai langkah untuk mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan.
Perubahan arah tersebut mengemuka setelah Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama jajaran Dinas Kesehatan melakukan audiensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr Sunarto, di Kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Dalam pertemuan itu, Kemenkes menjelaskan bahwa pembangunan rumah sakit baru saat ini lebih diprioritaskan bagi daerah yang belum memiliki rumah sakit atau wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan yang sangat tinggi.
Perhatian khusus juga diberikan kepada daerah yang masuk kategori sangat terpencil, seperti sejumlah wilayah di Papua dan Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut membuat rencana pembangunan RSUD Muara Wahau perlu kembali disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan memadai bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan rumah sakit memiliki fungsi pelayanan yang berbeda dibandingkan puskesmas, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan rujukan tetap menjadi perhatian.
“Meskipun Puskesmas yang ada masih dapat dioptimalkan, kehadiran rumah sakit tentu memegang peranan vital yang berbeda dari segi standar pelayanan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Kutim membuka peluang mengajukan revitalisasi rumah sakit yang sudah beroperasi, dengan RSUD Muara Bengkal menjadi salah satu prioritas.
Sementara itu, rencana pembangunan RSUD Muara Wahau akan dikaji kembali berdasarkan urgensi, kebutuhan masyarakat, serta hasil kajian akademis.
Pemkab Kutim berharap penyesuaian strategi tersebut tetap mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus membuka peluang dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan fasilitas kesehatan di daerah.



