MAHAKARA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Acara peluncuran berlangsung di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk, Jakarta, pada Rabu (26/02/2025) dan dibuka langsung oleh Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.. Acara ini juga menjadi bagian dari High-Level Meeting (HLM) dan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi digitalisasi keuangan daerah.
Peluncuran KKPD ini ditandai dengan penyerahan simbolis kartu KKPD oleh Pemimpin Divisi Funding & Customer Management PT BPD Kaltim Kaltara, Amuniantoyo, kepada Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E..
Dorong Tata Kelola Keuangan yang Lebih Transparan
Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menyatakan bahwa penerapan KKPD merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
“Dalam era digitalisasi saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk beradaptasi dengan sistem keuangan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan ini telah diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa sistem ini akan mempercepat realisasi belanja daerah secara non-tunai, khususnya dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mahulu.
“Saya berharap penggunaan KKPD dapat dimaksimalkan dengan baik. Ini adalah langkah baru dalam tata kelola keuangan daerah, dan saya yakin dengan kerja sama semua pihak, sistem ini dapat berjalan tepat, cepat, dan akuntabel,” tambahnya.
Implementasi Awal di Tujuh SKPD
Sementara itu, Kepala BPKAD Mahulu, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, penggunaan KKPD akan diterapkan terlebih dahulu di tujuh SKPD, yaitu:
- Sekretariat Daerah
- Inspektorat Daerah
- BPKAD
- Bapelitbangda
- Bappenda
- BPBD
- Dinas Perhubungan
Menurut Yohanes, implementasi KKPD ini bertujuan untuk mendorong sistem keuangan non-tunai yang lebih aman, transparan, dan mudah dipantau. Selain itu, penerapan KKPD juga akan:
- Meningkatkan keamanan transaksi dengan mengurangi penggunaan uang tunai.
- Mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan daerah.
- Mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur baru menerapkan KKPD untuk belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. Ke depan, kami akan terus mengevaluasi agar pada tahun 2026, penggunaan KKPD bisa diperluas ke seluruh SKPD di Kabupaten Mahulu,” jelas Yohanes Andy.
Sinergi dengan Perbankan dan Bank Indonesia
Pemkab Mahulu menggandeng Bank Kaltimtara Cabang Ujoh Bilang dalam penerapan KKPD. Selain itu, peluncuran sistem ini juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) KPW Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Ketua Tim BI, Setya Dodi Ermawan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan regulator sangat penting untuk memastikan keberhasilan digitalisasi keuangan daerah. Kami optimistis langkah ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mempercepat pembangunan daerah,” ujar Setya Dodi.
Dengan adanya KKPD, Pemkab Mahulu menunjukkan komitmennya dalam mengadopsi teknologi keuangan modern untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
