MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Anak terlantar tidak cukup hanya mendapatkan tempat tinggal dan pengasuhan. Mereka juga membutuhkan kepastian hukum agar dapat mengakses berbagai hak dasar sebagai warga negara. Mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam penandatanganan kesepakatan bersama terkait pemenuhan hak dan penetapan perwalian anak terlantar se-Kalimantan Timur (Kaltim), di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan, perlindungan anak terlantar tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan sosial. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab kemanusiaan dan kewajiban negara untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya.
Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara layak, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status hukum.
“Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” ujar Ardiansyah.
Dia menjelaskan, melalui mekanisme perwalian yang sah, anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui keberadaan maupun asal-usul keluarganya tetap dapat memiliki wali yang bertanggung jawab secara hukum.
Kepastian tersebut diperlukan agar anak tidak mengalami hambatan ketika mengakses pelayanan publik maupun mengurus berbagai dokumen administrasi.
Ardiansyah menilai, penanganan anak terlantar tidak boleh berhenti pada pendataan dan pemberian pengasuhan sementara. Diperlukan kolaborasi pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Melalui kesepakatan bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, Pemkab Kutim berharap koordinasi antarinstansi semakin kuat sehingga perlindungan anak dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Perlindungan anak pada akhirnya bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah, melainkan sebuah investasi kemanusiaan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya,” pungkasnya. (*/)


