MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Tujuh anak dari dua lembaga kesejahteraan sosial anak di Kalimantan Timur (Kaltim) menerima produk hukum berupa penetapan wali yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan.
Penyerahan produk hukum tersebut menjadi salah satu agenda dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama pemenuhan hak anak terlantar antara Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran kejaksaan di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Lima anak berasal dari Yayasan Al-Bukhori Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Putra, Slamet, Rahmad Dwi Syahputra, Ahmad Habibi, dan Iqbal Paratamasyah.
Sementara dua anak lainnya berasal dari Panti Asuhan LKSA Al-Ikhlas Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Melani Putri dan Muhammad Azka.
Penetapan wali yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memberikan landasan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab mewakili kepentingan anak.
Kepastian perwalian menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak anak, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan berbagai urusan administrasi kependudukan, pendidikan, maupun pelayanan publik.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang turut menghadiri kegiatan tersebut menegaskan, penanganan anak terlantar tidak boleh berhenti pada pemberian pengasuhan sementara.
Menurutnya, setiap anak harus memperoleh perlindungan secara menyeluruh, termasuk kepastian mengenai pihak yang secara sah bertanggung jawab terhadap kepentingannya.
Melalui kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum se-Kaltim, penanganan anak terlantar diharapkan semakin terkoordinasi.
Penyerahan penetapan wali kepada tujuh anak tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum, sehingga pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas. (*/)


