Selasa, 17 Nov 26 19:20 WITA

Tak Punya Identitas, Anak Terlantar Berisiko Kehilangan Akses Layanan Publik

by mhkr

MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Persoalan identitas kependudukan masih menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim). Tanpa dokumen identitas yang jelas, anak-anak berisiko mengalami hambatan ketika mengakses pendidikan, kesehatan, maupun berbagai pelayanan publik.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong penguatan pendataan dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta dokumen identitas bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penandatanganan kesepakatan bersama pemenuhan hak anak terlantar yang melibatkan Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran kejaksaan di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Kelengkapan identitas merupakan bagian penting dalam memastikan keberadaan anak tercatat secara resmi sebagai warga negara. Terlebih bagi anak yang tidak memiliki orang tua, tidak diketahui asal-usul keluarganya, atau kehilangan pengasuhan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana sebelumnya juga mengungkapkan bahwa ketidaklengkapan identitas dan asal-usul keluarga yang belum terlacak menjadi kendala dalam penetapan perwalian anak.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status hukum.

Menurutnya, penetapan perwalian menjadi instrumen penting agar terdapat pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum dan administrasi kependudukan.

Penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara Dinas Sosial, instansi kependudukan, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum.

Melalui penguatan pendataan dan legalitas, pemerintah diharapkan dapat memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh hak dasar hanya karena persoalan dokumen administrasi. (*/)

Berita Terkait
November 17, 2026

Kutim Ambil Bagian dalam Perlindungan Anak Terlantar, Kepastian Perwalian Jadi Perhatian

#Daerah
November 17, 2026

Tujuh Anak di Kaltim Terima Penetapan Wali, Kepastian Hukum Jadi Langkah Perlindungan

#Pemerintahan
November 17, 2026

Anak Terlantar Butuh Kepastian Hukum, Bupati Kutim Soroti Pentingnya Penetapan Wali

#Pemerintahan
Agustus 23, 2026

Mahulu Belum Punya Kantor Pertanahan, Lima Putra Daerah Disiapkan Jadi SDM Pertanahan

#Daerah