MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Persoalan identitas kependudukan masih menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim). Tanpa dokumen identitas yang jelas, anak-anak berisiko mengalami hambatan ketika mengakses pendidikan, kesehatan, maupun berbagai pelayanan publik.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong penguatan pendataan dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta dokumen identitas bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penandatanganan kesepakatan bersama pemenuhan hak anak terlantar yang melibatkan Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran kejaksaan di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Kelengkapan identitas merupakan bagian penting dalam memastikan keberadaan anak tercatat secara resmi sebagai warga negara. Terlebih bagi anak yang tidak memiliki orang tua, tidak diketahui asal-usul keluarganya, atau kehilangan pengasuhan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana sebelumnya juga mengungkapkan bahwa ketidaklengkapan identitas dan asal-usul keluarga yang belum terlacak menjadi kendala dalam penetapan perwalian anak.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status hukum.
Menurutnya, penetapan perwalian menjadi instrumen penting agar terdapat pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum dan administrasi kependudukan.
Penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara Dinas Sosial, instansi kependudukan, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum.
Melalui penguatan pendataan dan legalitas, pemerintah diharapkan dapat memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh hak dasar hanya karena persoalan dokumen administrasi. (*/)


