Selasa, 17 Nov 26 19:24 WITA

Kutim Ambil Bagian dalam Perlindungan Anak Terlantar, Kepastian Perwalian Jadi Perhatian

by mhkr

MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Pemenuhan hak anak terlantar membutuhkan koordinasi yang kuat hingga tingkat kabupaten. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memastikan kebutuhan sosial terpenuhi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam penandatanganan kesepakatan bersama pemenuhan hak anak terlantar se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman hadir bersama gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran aparat penegak hukum dalam agenda yang mempertemukan pemerintah daerah dan institusi kejaksaan tersebut.

Ardiansyah menegaskan, anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Perlindungan mereka tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial atau pengasuhan sementara.

Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara layak, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status hukum.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penetapan hak perwalian. Melalui mekanisme tersebut, anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui keberadaan keluarganya tetap dapat memiliki wali yang bertanggung jawab secara hukum.

Kepastian perwalian juga diperlukan agar kepentingan anak dapat diwakili dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kaltim dan Kejati Kaltim juga mendorong keterlibatan berbagai lembaga, mulai dari Dinas Sosial, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, hingga unsur masyarakat.

Selain itu, penguatan pendataan dan penerbitan dokumen identitas anak menjadi bagian dari upaya memastikan pemenuhan hak dasar.

Bagi Kutim, keterlibatan dalam kesepakatan tingkat provinsi ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanganan anak terlantar bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Ardiansyah berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan kolaborasi berkelanjutan.

Sebab, perlindungan anak bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan investasi kemanusiaan untuk memastikan setiap anak tetap memiliki hak dan kesempatan membangun masa depan. (*/)

Berita Terkait
November 17, 2026

Tak Punya Identitas, Anak Terlantar Berisiko Kehilangan Akses Layanan Publik

#Daerah
November 17, 2026

Tujuh Anak di Kaltim Terima Penetapan Wali, Kepastian Hukum Jadi Langkah Perlindungan

#Pemerintahan
November 17, 2026

Anak Terlantar Butuh Kepastian Hukum, Bupati Kutim Soroti Pentingnya Penetapan Wali

#Pemerintahan
Agustus 23, 2026

Mahulu Belum Punya Kantor Pertanahan, Lima Putra Daerah Disiapkan Jadi SDM Pertanahan

#Daerah