MAHAKARA.ID, SANGATTA – Besarnya anggaran pembangunan tidak otomatis menjamin seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ketepatan sasaran menjadi faktor penting agar setiap program pemerintah benar-benar menjawab persoalan di lingkungan warga.
Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam memperkuat penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Melalui dokumen tersebut, pemerintah ingin mengintegrasikan persoalan dan potensi kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu program yang membutuhkan dukungan pemetaan kebutuhan masyarakat adalah Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeudes) sebesar Rp250 juta per RT.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim Yuriansyah T mengatakan, PJPK merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara mengenai pengendalian jumlah penduduk. Cakupannya juga meliputi peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan.
Dalam konteks pembangunan di tingkat lingkungan, informasi kependudukan dapat membantu pemerintah mengenali karakteristik masyarakat dan kebutuhan pelayanan dasar.
Dengan pemetaan yang tepat, usulan pembangunan di tingkat RT diharapkan lebih sesuai dengan kondisi warga. Mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar hingga perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.
Hal tersebut menjadi relevan karena setiap lingkungan memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. Kebutuhan masyarakat di kawasan padat penduduk belum tentu sama dengan wilayah yang memiliki sebaran permukiman lebih luas.
Yuriansyah menegaskan, penyusunan PJPK membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dukungan data dari masing-masing sektor diperlukan agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi kependudukan Kutim.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan rencana aksi yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Dengan demikian, PJPK diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi salah satu acuan dalam menentukan arah program pembangunan.
Integrasi data kependudukan dengan perencanaan anggaran menjadi penting agar pembangunan tidak hanya terlihat dari besarnya alokasi dana, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.



