MAHAKARA.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan lima program unggulan sektor kesehatan telah dijalankan. Namun, pemerataan manfaat program hingga wilayah pedalaman tetap menjadi perhatian dalam pengembangan pelayanan kesehatan daerah.
Kelima program tersebut meliputi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana, pemenuhan gizi untuk pencegahan stunting, perluasan jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), serta pelayanan dokter keliling.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, seluruh program telah dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Menurutnya, salah satu program yang mendapat sambutan antusias adalah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB).
Melalui program tersebut, tenaga medis termasuk dokter spesialis mendatangi sejumlah kecamatan untuk memberikan pelayanan secara bergantian.
Kehadiran tenaga medis secara langsung dinilai membantu masyarakat yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
Meski demikian, pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dokter keliling.
Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan, kelengkapan peralatan medis, perlindungan pembiayaan, serta kesinambungan pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Yuwana menegaskan, seluruh program unggulan harus saling mendukung agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan sesaat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena tinggal jauh dari pusat kota,” tegasnya.
Di sisi lain, Kabupaten Kutim mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 75,90 pada 2024 menjadi 76,48 pada 2025.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu gambaran pembangunan manusia, meskipun penilaian keberhasilan program kesehatan tetap membutuhkan indikator yang lebih khusus.
Ke depan, cakupan pelayanan, jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat, ketersediaan tenaga medis, serta keberlanjutan program menjadi aspek yang penting untuk dievaluasi.
Dengan demikian, pemerataan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah program yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.


