MAHAKARA.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mendorong Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) menyiapkan skema pembelajaran yang lebih fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) Mahulu yang mengikuti program pendidikan.
Dorongan itu disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat melakukan audiensi sekaligus monitoring dan evaluasi kerja sama pendidikan dengan FIA UI di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan yang diterima langsung Dekan FIA UI Prof. Dr. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si., tersebut membahas sejumlah persoalan yang dihadapi ASN Mahulu dalam mengikuti pendidikan, terutama perubahan sistem perkuliahan yang mengharuskan peserta mengikuti pembelajaran secara luring.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi ASN Mahulu. Sebab, di sisi lain mereka tetap memiliki tanggung jawab menjalankan pelayanan pemerintahan di daerah.
Bupati Angela menilai, pendidikan bagi ASN harus tetap berjalan tanpa mengganggu tugas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Pemkab Mahulu bersama FIA UI membahas sejumlah alternatif agar proses pendidikan dapat diselesaikan dengan lebih adaptif.
Salah satu opsi yang dibahas berkaitan dengan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Agama. Pemenuhan mata kuliah tersebut dapat ditempuh melalui pembelajaran luring maupun pengakuan sertifikat kegiatan keagamaan yang relevan.
Sementara untuk MPK Bahasa Inggris, peserta berpeluang memenuhi persyaratan melalui sertifikat TOEFL ITP dengan skor sesuai ketentuan.
Tak hanya itu, FIA UI juga menyampaikan rencana skema pembelajaran yang lebih fleksibel, dengan kewajiban kehadiran secara luring sebanyak dua sesi.
Namun, skema tersebut masih menunggu keputusan dan persetujuan Rektor Universitas Indonesia.
Bupati Angela berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya memudahkan ASN menyelesaikan pendidikan, tetapi juga memastikan pelayanan pemerintahan di Mahulu tetap berjalan.
“Bagi kami, perguruan tinggi bukan hanya tempat lahirnya ilmu pengetahuan, tetapi juga mitra strategis yang membantu pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kajian ilmiah,” ujar Angela.
Ia menegaskan, peningkatan kapasitas ASN merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Mahulu.
