MAHAKARA.ID, SANGATTA – Aktivitas kendaraan berat perusahaan yang melintasi jalan-jalan di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, menjadi salah satu persoalan yang mendorong pemerintah desa meminta keterlibatan dunia usaha dalam peningkatan infrastruktur.
Jalan yang menjadi akses masyarakat tersebut juga dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional sejumlah perusahaan di kawasan itu. Tingginya intensitas kendaraan berat dinilai menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan badan jalan.
Pemerintah Desa Sekerat pun mendorong agar perusahaan tidak hanya memanfaatkan infrastruktur yang tersedia, tetapi juga berkontribusi terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.
Persoalan tersebut disampaikan Kepala Desa Sekerat Sunan Dhika dalam audiensi bersama Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi dan sejumlah perwakilan perusahaan di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, baru-baru ini.
Sunan menyebut, sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perhatian meliputi Blok Beruang, Sekerat Atas, Semberuang, Sekerat Bawah, hingga Simpang Itaka.
Menurutnya, jalur-jalur tersebut memiliki fungsi penting bagi mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta operasional perusahaan.
Karena itu, pemerintah desa berharap kontribusi perusahaan tidak hanya sebatas pemeliharaan rutin atau penambalan jalan, tetapi juga peningkatan konstruksi agar lebih tahan terhadap aktivitas lalu lintas.
Dorongan tersebut menghasilkan kesepakatan pembagian pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 18 kilometer kepada empat perusahaan.
PT Kobexindo Cement bersama subkontraktor mendapat tanggung jawab sepanjang tujuh kilometer, KPC lima kilometer, PT PIK tiga kilometer, dan PT BCIP tiga kilometer.
Pembangunan menggunakan konstruksi beton dengan spesifikasi FS 3,8 atau K350 serta lebar delapan meter.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan melalui APBD.
“Pemkab Kutim juga akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi ruas jalan dan pembagian tanggung jawab sesuai kesepakatan,” tegasnya.
Selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim percepatan agar hasil audiensi dapat ditindaklanjuti masing-masing perusahaan.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat tanggung jawab bersama dalam penyediaan infrastruktur. Masyarakat kini menantikan realisasi pembangunan yang diharapkan mulai berjalan pada 2027.
Sebab, jalan yang digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat dan aktivitas usaha semestinya mendapatkan perhatian serta pemeliharaan yang memadai.



