Kamis, 19 Nov 26 0:18 WITA

Kebijakan Inklusif Kutim Perlu Pembuktian, Kolaborasi Lintas Instansi Jadi Kunci

Siswa SLBN Kutai Timur bersama jajaran Kantor Kementerian Agama Kutai Timur berfoto bersama usai mengikuti kegiatan Baelang Sahabat Istimewa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan mewujudkan pelayanan inklusif serta kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.
by mhkr

MAHAKARA.ID, SANGATTA – Pembangunan inklusif tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan di atas kertas. Kesetaraan bagi penyandang disabilitas harus terlihat dalam akses pendidikan, pelayanan publik, hingga kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

Komitmen tersebut kembali digaungkan melalui program Baelang Sahabat Istimewa yang mempertemukan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kutai Timur (Kutim) dengan siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kutai Timur, Rabu (18/11/2026).

Melalui kegiatan yang melibatkan 70 siswa tersebut, kedua lembaga berupaya membangun pemahaman mengenai pentingnya pelayanan yang ramah, terbuka, dan tidak diskriminatif.

Program ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kemenag dan SLBN Kutim. Pertemuan perdana mengangkat tema “Beda tapi Sama, Semua Punya Hak yang Sama”.

Arah kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutim dalam memperkuat pembangunan inklusif dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman sebelumnya menekankan pentingnya memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi.

Ia juga mendorong sinergi lintas perangkat daerah agar pembinaan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas berjalan secara berkelanjutan.

Namun, tantangan pembangunan inklusif tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Dibutuhkan langkah lanjutan agar semangat kesetaraan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kemudahan mengakses layanan pemerintahan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Kolaborasi Kemenag dan SLBN Kutim dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat kesadaran tersebut.

Ke depan, keterlibatan perangkat daerah terkait diperlukan agar kebijakan inklusif tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berita Terkait
November 20, 2026

Lima Program Kesehatan Kutim Sudah Berjalan, Pemerataan Layanan Jadi Tantangan Berikutnya

#Daerah
November 20, 2026

Cegah Stunting Sejak Dini, Kutim Perkuat Intervensi Gizi Lewat Program PENTAS

#Daerah
November 20, 2026

Warga Pedalaman Kutim Tak Perlu Selalu ke Kota, Dokter Spesialis Kini Jemput Bola

#Daerah
November 20, 2026

Tekan Stunting, Data Keluarga Jadi Dasar Menentukan Intervensi Pembangunan Kutim

#Daerah