MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyiapkan belanja daerah sekitar Rp1,47 triliun dalam rancangan APBD 2027. Namun, dengan proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp1,256 triliun, pemerintah daerah menegaskan setiap rupiah anggaran harus benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Mahulu Suhuk saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Mahulu dalam rangka kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 di Hotel Aston Samarinda, Jumat (21/8/2026).
Suhuk hadir mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Angela menegaskan kesepakatan KUA dan PPAS bukan sekadar menentukan angka dalam dokumen anggaran. Kesepakatan tersebut menjadi penentu arah pembangunan Mahulu pada 2027.
“Kesepakatan yang kita capai pada hari ini bukan sekadar kesepakatan terhadap angka-angka anggaran, melainkan merupakan kesepakatan terhadap arah pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2027,” tegas Angela.
Dalam proyeksi awal APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp1,256 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp1,470 triliun.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sekitar Rp213,189 miliar.
Besarnya kebutuhan belanja dibandingkan pendapatan tersebut membuat Pemkab Mahulu menekankan pentingnya memilih program secara lebih selektif.
Anggaran tidak boleh hanya dinilai dari seberapa besar yang berhasil dibelanjakan. Pemerintah daerah ingin ukuran keberhasilan bergeser pada seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
“Saya juga menegaskan agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Angela.
Menurut pemerintah daerah, kondisi fiskal Mahulu harus menjadi alasan untuk semakin cermat menentukan prioritas, bukan justru menurunkan kualitas pelayanan publik.
Setiap program yang masuk dalam APBD 2027 diharapkan memiliki kaitan yang jelas dengan target pembangunan, pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus benar-benar diarahkan untuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
KUA dan PPAS 2027 sendiri disusun dengan mempertimbangkan RPJMD Mahulu 2025–2029, prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pusat, kondisi fiskal daerah, perkembangan ekonomi makro, kemampuan riil keuangan daerah serta evaluasi pelaksanaan APBD 2026.
Setelah kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani, seluruh kepala perangkat daerah diminta segera menindaklanjutinya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.
Penyusunan RKA harus mengikuti plafon anggaran, target kinerja, prioritas pembangunan serta catatan dan hasil pembahasan yang telah disepakati bersama DPRD.
Pemkab juga meminta perangkat daerah mengurangi kegiatan yang dinilai kurang memberikan dampak langsung, menghindari pemborosan dan memperkuat program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak berhenti sebagai daftar angka dan kegiatan di atas kertas, tetapi menjadi instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Mahulu.
Angela juga mengapresiasi DPRD Mahulu, khususnya Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan pembahasan KUA dan PPAS secara bersama-sama.
Menurutnya, perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan anggaran.
“Kita boleh memiliki sudut pandang yang berbeda dalam proses pembahasan, tetapi kita memiliki tujuan yang sama,” ujarnya.
Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Mahulu 2027.
Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memastikan APBD disahkan, tetapi memastikan anggaran Rp1,47 triliun tersebut benar-benar berubah menjadi pelayanan, pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
