Selasa, 21 Jul 26 10:36 WITA

Mahulu Susun Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Sekda: Tak Boleh Sekadar Jadi Dokumen

Sekda Mahakam Ulu Dr Stephanus Madang memberikan arahan pada peserta Seminar Awal Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kabupaten Mahulu yang berlangsung di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Senin (20/07/2026).
by mhkr

MAHAKARA.ID, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) mulai menyusun arah kebijakan pengelolaan sampah untuk dua dekade ke depan melalui penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) 2026–2046. Dokumen ini diproyeksikan menjadi acuan utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Mahulu.

Seminar awal penyusunan RIPS dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mahulu itu mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun arah kebijakan pengelolaan sampah yang akan menjadi pedoman pembangunan lingkungan hingga tahun 2046.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga kemampuan daerah menjaga kualitas lingkungan.

Menurutnya, persoalan sampah kini tidak lagi dipandang sebagai urusan kebersihan semata. Pengelolaan sampah telah menjadi bagian penting dari tata kelola pembangunan yang berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kelestarian sumber daya alam, hingga daya saing daerah.

“Dokumen ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program, serta pelaksanaan pengelolaan sampah yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Mahakam Ulu,” tegasnya.

Angela juga mengingatkan bahwa Mahulu sebagai salah satu kawasan yang dikenal sebagai paru-paru dunia memiliki tanggung jawab besar menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan upaya pelestarian alam.

Ia menekankan keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin dicapai hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kampung, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Melalui seminar pendahuluan tersebut, Pemkab Mahulu berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi sekaligus memberikan berbagai masukan yang akan memperkaya substansi RIPS. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Mahulu juga memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup bersama tim tenaga ahli Universitas Mulawarman yang mendampingi proses penyusunan dokumen tersebut.

Ke depan, RIPS diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi “Mahulu Melaju: Maju, Merata, Berkelanjutan.”

Seminar tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso, Kepala DLH Mahulu Solman, Kepala Pelaksana BPBD Agus Darmawan, Camat Long Bagun Bonifasius, tenaga ahli Universitas Mulawarman Ir. Juli Nurdiana, serta jajaran perangkat daerah dan peserta seminar lainnya.

Berita Terkait
Juli 22, 2026

Wabup Mahulu Andalkan Dana RT dan Dasawisma untuk Dongkrak UMKM di Ajang TTG Kaltim

#Ekonomi /Pemerintahan
Juli 22, 2026

Pemkab Mahulu Cari Pejabat Terbaik, Seleksi JPT Pratama Digelar Secara Terbuka dan Berbasis Merit

#Pemerintahan
Juli 21, 2026

Bupati Mahulu Buka Seleksi Beasiswa Pascasarjana, Tekankan Pengabdian dan Cetak SDM Unggul untuk Daerah

#Daerah
Juli 20, 2026

Serapan APBD Mahulu Semester I Belum Maksimal, Bupati Targetkan Tembus 99,99 Persen di Akhir Tahun

#Pemerintahan