MAHAKARA.ID, SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menegaskan era pembangunan berbasis perkiraan harus ditinggalkan. Pemerintah daerah kini dituntut mengambil setiap kebijakan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Komitmen itu ditegaskan saat membuka kegiatan Peningkatan Kualitas Satu Data Indonesia dan Data Geospasial Kabupaten Mahulu di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (4/8/2026).
Menurut Angela, keberadaan data berkualitas menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan, terlebih bagi Mahulu yang memiliki wilayah luas dengan tantangan geografis cukup kompleks.
“Implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan data geospasial bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis. Data spasial sangat penting untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana hingga percepatan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Angela menjelaskan, seluruh data geospasial harus terintegrasi dalam Portal Satu Data Kabupaten Mahulu sehingga seluruh kebijakan pemerintah benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), bukan sekadar asumsi.
Untuk mewujudkannya, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mendukung penuh implementasi Satu Data Indonesia dengan memastikan standar data, metadata, hingga interoperabilitas berjalan seragam.
Selain itu, sinergi antara Wali Data, Produsen Data, dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah juga harus diperkuat agar tidak lagi terjadi duplikasi maupun tumpang tindih data antar sektor.
Bupati juga menaruh perhatian terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama penguasaan Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga kualitas data yang dihasilkan semakin baik.
Menurutnya, pembangunan sistem data yang kuat akan berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan di Mahulu.
“Ini bukan sekadar kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi momentum membangun sistem data yang solid, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kemajuan Mahakam Ulu,” ujarnya.
Kegiatan yang difasilitasi Diskominfostandi Mahulu itu berlangsung selama dua hari, 4–5 Agustus 2026, dengan menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kota Samarinda.
